Buktiinvestigasi.com (Tulang Bawang Lampung) – Penggunaan BOSP (Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) yang sebelumnya dikenal sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Alfaruq Agung Jaya, kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung menjadi sorotan. Hal tersebut lantaran adanya informasi, terkait jumlah peserta didik yang menjadi dasar alokasi dana tahun anggaran 2024. Jum’at (26/09/2026)
Menurut dokumen Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 462/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2024, SMK Alfaruq Agung Jaya tercatat sebagai satuan pendidikan swasta dengan NPSN 70009539.
Pada dokumen itu, SMK Alfaruq Agung Jaya tercatat memiliki 177 peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp1.690.000/ peserta didik terhitung pertahun. Dengan demikian, besaran alokasi Dana BOSP yang tercantum mencapai Rp.299.130.000.
Berikut rincian alokasi DANA BOSP tahun 2024 :
Nama Sekolah: SMK Alfaruq Agung Jaya
NPSN: 70009539
Status: Swasta
Kabupaten: Tulang Bawang, Lampung
Jumlah peserta didik dalam dokumen alokasi: 177 siswa
Satuan biaya: Rp1.690.000 per siswa/tahun
Total alokasi: Rp299.130.000
Berdasarkan data identitas satuan pendidikan, pemerintah juga mencatat SMK Alfaruq Agung Jaya sebagai sekolah swasta yang berada di kecamatan Banjar Margo, kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung.
Perlu Pembuktian Indikasi Penyelewengan…?
Berkembangnya sorotan terkait indikasi pengelembungan data peserta didik, perlu dibedakan dengan fakta mengenai alokasi dana. Tercantumnya 177 peserta didik dalam dokumen alokasi BOSP 2024, dengan sendirinya belum membuktikan adanya penggelembungan data ataupun tindak pidana korupsi.
Guna memastikan ada atau tidaknya ketidaksesuaian, diperlukan pencocokan antara jumlah siswa yang tercatat dalam dokumen alokasi dengan data resmi sekolah, Dapodik, dokumen penerimaan peserta didik, serta data yang menjadi dasar penyaluran Dana BOSP pada tahun anggaran 2024.
Hal dimaksud penting karena ketepatan data satuan pendidikan menjadi bagian dari tata kelola Dana BOSP. Dalam ketentuan pengelolaan BOSP, kepala satuan pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan data satuan pendidikan secara benar dan akuntabel, perencanaan, penggunaan, serta pelaporan dana. Selain itu, pengelolaan Dana BOSP juga memiliki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban serta dapat menjadi objek pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangan pemerintah.
Klarifikasi Pihak Sekolah Diperlukan…!!!
Atas dasar indikasi adanya sorotan tersebut, pihak SMK Alfaruq Agung Jaya perlu memberikan ruang untuk klarifikasi mengenai dasar pencatatan 177 peserta didik yang tercantum dalam dokumen alokasi BOSP 2024.
Penjelasan itu penting untuk memberikan fakta apakah angka termaksud sesuai dengan data peserta didik yang menjadi dasar perhitungan alokasi pada saat penetapan dana, serta bagaimana realisasi dan pertanggungjawaban Dana BOSP sebesar Rp299.130.000 digunakan.
Apabila terdapat perbedaan antara data peserta didik dalam dokumen alokasi dengan kondisi atau dokumen resmi sekolah, perbedaan dimaksud perlu dijelaskan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.
Dokumen Terkini Tak Serta Merta Sama Akan Data Alokasi Tahun 2024…?
Sebagai catatan, data satuan pendidikan yang tersedia saat ini menunjukkan jumlah peserta didik SMK Alfaruq Agung Jaya dapat berbeda dari angka yang digunakan dalam dokumen alokasi tahun 2024. Data pendidikan pemerintah yang diperbarui pada periode berikutnya, misalnya, menampilkan jumlah peserta didik yang berbeda.
Perbedaan angka antar-tahun tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran, karena dasar data dan waktu pemutakhiran dapat berbeda. Karena itu, pemeriksaan harus difokuskan pada data yang menjadi dasar penetapan alokasi BOSP tahun anggaran 2024.
Transparanasi Ditunggu Oleh Publik…!!!
Dengan nilai alokasi mencapai Rp.299,13 juta, transparansi mengenai dasar penetapan jumlah peserta didik, penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban menjadi hal yang penting untuk diketahui publik.
Jika terdapat sangkaan penyimpangan, pembuktian sebaiknya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk sekolah dan instansi yang berwenang.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan atau bukti yang dapat diverifikasi, dugaan korupsi maupun pengelembungan data siswa tersebut tetap merupakan dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tindak pidana, maka itulah diperlukannya klarifikasi pihak sekolah, pihak terkait dan jika dipandang perlu penindakan oleh aparatur hukum untuk kejelasannya.
(Red)
