Buktiinvestigasi.com (Bandar Lanpung) – Ketua PWRI Dewan Pimpinan daerah Provinsi Lampung darmawan SH, MH Angkat bicara perihal proyek yang gagal dalam perencanaan dan amburadul di dalam pelaksanaan hal itu tentunya sangat merugikan masyarakat banyak.
Proyek spam yang menelan anggaran miliaran rupiah tapi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat proyek spam yang ada di 4 desa Pasar Baru Kedondong way Kepayang dan Kubu batu di dua Kecamatan Kedondong dan Way khilau Kabupaten Pesawaran, proyek spam yang dikerjakan pada Tahun 2022 yang bersumber dari dana DAK tersebut ada dugaan indikasi korupsi berjamaah.
Menanggapi prihal adanya ribut hasil pembangunan proyek spam 7,5 Milyar yang mengecewakan dan tidak sesuai harapan masyarakat, bila memang ada kerugian negara dan korupsi di sana kami selaku ketua Dewan pimpinan daerah PWRI Provinsi Lampung sangat mendukung atas langkah langkah PWRI DPC Kabupaten Pesawaran yang sudah menyerahkan bukti-bukti dugaan adanya proyek tersebut yang dikerjakan tidak sesuai dengan besteknya, kami akan pelajari terlebih dahulu dari perencanaan sampai proses pengerjaan agar jelas artinya Apakah pekerjaan proyek spam sudah sesuai dengan perencanaanya dan kami sudah terima surat pernyataan dari masyarakat yang menolak hasil pekerjaan proyek spam ini yang pasti kami dari DPD akan mendampingi dan mengawal bila Nanti setelah kami kroscek data-data yang diberikan oleh ketua DPC PWRI Pesawaran bila Ada dugaan korupsi di dalam pengerjaan proyek spam 7,5 miliar maka secepatnya kami akan mendampingi PWRI Kab Pesawaran melalui LBH PWRI untuk segera melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kab Pesawaran sampai dengan Kejaksaan Tinggi Lampung.
Darmawan menambahkan saat ditemui di kantor DPD PWRI Provinsi Lampung pada Selasa 7 Maret 2023, menjelaskan pada media bahwa dirinya akan kawal dan mendukung langkah – langkah PWRI DPC Pesawaran kami akan dampingi, dirinya menyayangkan sekali proyek yang dianggarkan miliaran rupiah tapi tidak dapat memberikan manfaat untuk masyarakat karena ini pekerjaan proyek spam sudah di PHO semestinya bukankah harus dilakukannya uji fungsi terlebih dahulu baru setelah berfungsi airnya mengalir baru di PHO yang pasti ada kejanggalan di dalam pekerjaan proyek spam yang ada di Pesawaran tersebut,
Selain itu menurut Ketua DPD PWRI Darmawan dalam pengadaan SPAM ini yang dianggarkan dari dana DAK tahun 2022 lalu, belanja barang harus sesuai spesifikasi teknis menggunakan barang yang bersertifikat SNI dan TKDN dan tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 40 persen, hal harus sudah ditentukan saat perencanaanya jelas Darmawan.
(Red)
Komentar